Mustamin Raga

Penulis: Mustamin Raga

(Penulis buku dan essais)

ADA ironi yang sangat mahal dalam birokrasi, yakni bahwa pekerjaan yang seharusnya biasa-biasa saja kadang harus diperjuangkan seperti sebuah prestasi besar yang luar biasa, bukan karena pekerjaannya sulit, tetapi karena orang-orang yang seharusnya mengerjakannya justru membuatnya menjadi sulit. Membayar gaji ASN bukan pekerjaan luar biasa. Mengangkut sampah bukan pekerjaan heroik. Keduanya adalah kewajiban rutin pemerintahan. Tetapi ketika kewajiban rutin itu tersendat karena sebagian aparatur tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya, pekerjaan sederhanapun tiba-tiba berubah menjadi ujian kepemimpinan.

Di situlah kita menemukan wajah birokrasi yang sesungguhnya. Birokrasi tidak selalu gagal karena tidak memiliki aturan. Kadang ia gagal karena orang-orang yang diberi kewenangan memilih tidak menggunakan kewenangannya. Bukan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi karena ada kepentingan, tekanan, ketakutan, atau kalkulasi tertentu yang membuat tanggung jawab tiba-tiba terasa terlalu berat untuk dipikul.

Jabatan memang memberikan kewenangan. Tetapi jabatan juga membawa konsekuensi moral: ketika seseorang menerima kewenangan, pada saat yang sama ia menerima kewajiban untuk bertanggung jawab atas kewenangan tersebut. Maka meninggalkan tugas pada saat tugas itu paling dibutuhkan bukan sekadar persoalan administrasi. Ia menyentuh sesuatu yang lebih dalam, yakni etika pengabdian.

Bayangkan sebuah kapal sedang menghadapi badai. Dalam keadaan laut tenang, semua orang bisa terlihat sebagai pelaut yang hebat. Tetapi ketika gelombang meninggi, justru saat itulah terlihat siapa yang memegang kemudi, siapa yang menarik tali, siapa yang memperbaiki layar, dan siapa yang diam-diam mencari sekoci untuk menyelamatkan dirinya sendiri.

Birokrasi pun demikian.

Ketika keadaan normal, semua pejabat dapat terlihat profesional. Rapat berjalan, disposisi ditandatangani, dokumen bergerak, anggaran diproses, pelayanan berlangsung. Tetapi ketika badai datang, ketika keputusan harus segera dibuat, ketika tekanan politik menguat, ketika sistem mengalami gangguan, di situlah watak birokrasi mulai terbaca. Ada yang tetap berdiri di tempatnya. Ada yang mencari jalan keluar. Ada pula yang tiba-tiba menemukan seribu alasan mengapa sebuah tanggung jawab bukan lagi tanggung jawabnya.

Dan yang terakhir inilah yang paling berbahaya.

Sebab birokrasi tidak runtuh hanya karena seseorang melakukan kesalahan. Birokrasi dapat menjadi lumpuh ketika orang-orang yang diberi amanah mulai takut mengambil tanggung jawab. Lebih buruk lagi ketika ketakutan itu kemudian dibungkus dengan bahasa administratif, seolah-olah meninggalkan pekerjaan adalah bentuk kehati-hatian, padahal akibatnya justru dirasakan masyarakat.

Tentu saja, setiap pejabat memiliki hak untuk berhati-hati. Setiap tindakan pemerintahan harus berada dalam koridor hukum. Tidak seorang pun boleh dipaksa mengambil keputusan yang melanggar aturan. Tetapi kehati-hatian dan meninggalkan tanggung jawab adalah dua hal yang berbeda. Menghentikan sebuah proses karena memang ada persoalan hukum adalah kehati-hatian. Membiarkan pelayanan publik terhenti karena tidak ingin mengambil risiko tanggung jawab adalah persoalan lain.

Di sinilah garis tipis antara kehati-hatian birokratis dan kelumpuhan birokratis harus dibaca dengan jernih.

Pembayaran gaji sekitar sepuluh ribu ASN adalah contoh yang sangat jelas. Dalam keadaan normal, tidak ada yang istimewa dari pembayaran gaji. Sistem sudah tersedia. Prosedur sudah ada. Pejabat dan petugas yang berwenang sudah ditentukan. Setiap bulan mekanisme itu semestinya berjalan seperti napas: teratur, otomatis, dan tidak perlu menjadi berita.

Tetapi bagaimana ketika keadaan menjadi tidak normal?

Bagaimana ketika pejabat yang seharusnya berada dalam rantai proses tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya? Bagaimana ketika tekanan membuat orang memilih mundur dari tanggung jawab? Bagaimana ketika jabatan masih melekat pada seseorang, tetapi keberanian untuk memikul konsekuensi jabatan itu justru menghilang?

Di situlah seorang kepala daerah diuji.

Bukan diuji apakah ia mampu membayar gaji ketika semua perangkat bekerja normal. Itu memang kewajiban. Yang diuji adalah apakah ia mampu mencari jalan keluar ketika mekanisme yang seharusnya bekerja mengalami gangguan, tanpa mengorbankan hukum dan tanpa membiarkan ASN menjadi korban dari persoalan birokrasi.

Sebab sepuluh ribu ASN bukan sekadar sepuluh ribu nomor rekening.

Di belakang setiap nomor rekening ada wajah. Ada keluarga. Ada anak yang bersekolah. Ada dapur yang harus mengepul. Ada utang yang jatuh tempo. Ada orang tua yang membutuhkan biaya. Ada kehidupan yang tidak mengenal istilah “sedang ada persoalan internal”.

Bagi birokrat, keterlambatan mungkin berupa berkas yang belum selesai.

Bagi keluarga ASN, keterlambatan itu bisa berupa meja makan yang kehilangan lauk.

Karena itu, keberhasilan menyelesaikan pembayaran gaji dalam keadaan yang tidak normal harus dibaca dalam konteksnya. Bukan karena membayar gaji tiba-tiba menjadi pekerjaan luar biasa, tetapi karena jalan menuju pembayaran itu tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.

Inilah yang disebut kepemimpinan situasional. Paul Hersey dan Ken Blanchard menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan perlu disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kesiapan orang serta organisasi yang dipimpin. Dalam keadaan normal, pemimpin tidak perlu mengendalikan setiap detail pekerjaan. Sistem harus mampu bekerja sendiri. Tetapi ketika sistem mengalami gangguan, pemimpin harus mampu meningkatkan koordinasi, pengarahan, pengawasan, dan pengambilan keputusan agar organisasi kembali berfungsi.

Pemimpin bukanlah orang yang mengambil alih semua pekerjaan bawahannya.

Pemimpin adalah orang yang tahu kapan harus membiarkan sistem bekerja dan kapan harus turun tangan ketika sistem tidak lagi bekerja.

Di sinilah perbedaan antara memimpin birokrasi dan sekadar duduk di dalam birokrasi.

Hal yang sama terjadi dalam persoalan sampah.

Mengangkut sampah bukan prestasi. Itu kewajiban. Dinas Lingkungan Hidup memang dibentuk untuk mengurusi persoalan lingkungan. Truk memang harus berjalan. Petugas memang harus bekerja. Sampah memang harus diangkut. Begitulah semestinya pemerintahan bekerja.

Tetapi ketika institusi yang diberi mandat itu tidak menjalankan fungsinya secara optimal, persoalan segera berpindah dari meja birokrasi ke jalanan. Bukit sampah muncul di tikungan, ujung lorong, pasar, bahu jalan, dan ruang-ruang publik. Kota mulai memamerkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dipamerkan: akibat dari sebuah sistem yang tidak bekerja.

Sampah kemudian menjadi semacam dokumen hidup birokrasi.

Ia tidak membutuhkan tanda tangan. Tidak membutuhkan stempel. Tidak membutuhkan rapat. Ia cukup dibiarkan menumpuk, dan masyarakat akan membaca sendiri bahwa ada sesuatu yang tidak beres.

Di sinilah birokrasi kadang memiliki kebiasaan yang menyedihkan: ketika sesuatu berjalan baik, banyak orang ingin disebut sebagai bagian dari keberhasilan. Tetapi ketika sesuatu berjalan buruk, semua orang tiba-tiba memiliki alasan mengapa kesalahan itu bukan miliknya.

Keberhasilan dicari untuk diwarisi.

Kegagalan dicari untuk diwariskan.

Itulah politik birokrasi yang paling melelahkan: ketika tanggung jawab diperlakukan seperti bola panas yang harus segera dilemparkan ke tangan orang lain sebelum membakar telapak sendiri.

Padahal jabatan bukan payung untuk berlindung dari tanggung jawab. Jabatan adalah tempat seseorang berdiri ketika tanggung jawab datang mengetuk pintu.

Maka ketika pengangkutan sampah terganggu, seorang kepala daerah kembali dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Menunggu semua persoalan internal selesai berarti membiarkan masyarakat lebih lama menanggung akibat. Mengambil tindakan berarti harus berani mencari solusi, menggerakkan sumber daya, mengatur kembali koordinasi, dan memastikan bahwa pelayanan publik tidak berhenti hanya karena sebagian mesin birokrasi sedang macet.

Jika kemudian dalam waktu singkat persoalan itu dapat diatasi dan sampah kembali diangkut, nilai keberhasilannya bukan terletak pada truk yang akhirnya bergerak. Nilainya terletak pada kemampuan menghidupkan kembali sebuah sistem yang sempat kehilangan geraknya.

Di sinilah saya kira kita perlu belajar membedakan antara prestasi dalam keadaan normal dan prestasi dalam keadaan abnormal.

Dalam keadaan normal, pekerjaan selesai karena sistem bekerja.

Dalam keadaan abnormal, pekerjaan selesai karena ada seseorang yang mampu membuat sistem kembali bekerja.

Perbedaannya mungkin tampak kecil bagi mereka yang hanya melihat hasil akhir. Tetapi bagi seorang pemimpin, perbedaan itu sangat besar.

Sebab pemimpin tidak selalu mendapatkan pemerintahan dalam keadaan ideal. Ia bisa mendapatkan birokrasi yang sedang tegang, pejabat yang saling berhadapan, prosedur yang tersendat, kepentingan yang saling tarik-menarik, bahkan aparatur yang lebih sibuk menyelamatkan posisinya daripada menyelesaikan persoalan rakyat.

Namun justru dalam keadaan seperti itulah kepemimpinan menemukan maknanya.

Tidak ada artinya seorang nakhoda dipuji karena mampu membawa kapal ketika laut tenang. Kemampuan seorang nakhoda baru benar-benar dibutuhkan ketika badai datang.

Begitu pula seorang kepala daerah.

Ia tidak hanya dituntut mampu menikmati birokrasi ketika seluruh perangkatnya patuh dan bekerja. Ia juga dituntut mampu menjaga pemerintahan tetap berjalan ketika sebagian roda birokrasi kehilangan putarannya.

Tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: keberhasilan mengatasi keadaan abnormal tidak boleh menjadi pembenaran untuk mempertahankan keadaan abnormal.

Kalau sistem penggajian terganggu, yang harus dibangun adalah sistem yang lebih kokoh. Kalau pengangkutan sampah tersendat, yang harus dibenahi bukan hanya tumpukan sampahnya, tetapi juga mekanisme yang membuat sampah itu bisa menumpuk. Kalau pejabat meninggalkan tanggung jawab, yang perlu diperbaiki bukan hanya akibatnya, tetapi juga budaya birokrasi yang memungkinkan tanggung jawab diperlakukan seperti pilihan.

Sebab pemerintahan yang sehat bukan pemerintahan yang selalu membutuhkan seorang pemimpin untuk turun tangan menyelesaikan pekerjaan rutin. Pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang mampu bekerja secara tertib bahkan ketika pemimpinnya tidak sedang berada di ruangan.

Seorang pemimpin yang baik bukan hanya pandai memadamkan api. Ia juga harus mencari tahu mengapa api bisa muncul, siapa yang bertugas menjaga agar api tidak membesar, dan mengapa sistem pencegahan tidak bekerja ketika dibutuhkan.

Maka barangkali refleksi terpenting dari semua ini sederhana saja.

Jangan menilai seseorang hanya dari pekerjaan yang ia selesaikan. Lihat pula keadaan ketika ia menyelesaikannya.

Membayar gaji dalam keadaan normal adalah kewajiban.

Membayar gaji ketika sistem mengalami gangguan adalah ujian kepemimpinan.

Mengangkut sampah dalam keadaan normal adalah kewajiban.

Mengembalikan kebersihan kota ketika sistem persampahan terganggu adalah ujian kepemimpinan.

Dan menjaga pemerintahan tetap berjalan ketika sebagian orang memilih berhenti menjalankan tanggung jawabnya adalah ujian yang jauh lebih besar daripada sekadar menyelesaikan pekerjaan di atas kertas.

Pada akhirnya, jabatan akan selalu kehilangan kemilaunya. Pangkat akan turun bersama masa tugas. Kursi akan berganti pemilik. Nama seseorang perlahan akan menjadi bagian dari catatan sejarah yang mungkin tidak lagi sering disebut.

Tetapi cara seseorang memperlakukan tanggung jawab ketika keadaan sedang sulit akan meninggalkan bekas yang berbeda.

Sebab masyarakat mungkin lupa siapa yang hadir dalam rapat.

Mungkin lupa siapa yang menandatangani berkas.

Mungkin lupa siapa yang paling banyak berbicara tentang pelayanan.

Tetapi masyarakat biasanya tidak mudah lupa siapa yang membuat mereka tetap dapat menerima haknya ketika keadaan sedang kacau.

Dan mungkin di situlah makna terdalam sebuah kepemimpinan: bukan membuat dirinya tampak hebat ketika keadaan mudah, tetapi memastikan rakyat tidak ikut menjadi korban ketika keadaan dibuat sulit. (***)

Yang biasa memang tetap biasa.

Tetapi ketika sesuatu yang biasa berhasil dilakukan di tengah keadaan yang luar biasa, kita perlu cukup jujur untuk melihat bahwa di balik hasil yang tampak sederhana, mungkin ada perjuangan yang sama sekali tidak sederhana.

Bilanrengi, 22 September 2026