Surati Prabowo, Warga Rampi di Pelosok Luwu Utara Minta Pemekaran Provinsi Luwu Raya

2 Februari 2026 09:23:22 Headline
Reporter : rusman madjulekka   |   Editor : Admin   |   Jumlah dibaca: 488
Warga Rampi di pedalaman Luwu Utara terpaksa memikul orang sakit ke kota akibat minimnya sarana kesehatan.

MAKASSAR, TERAS BERITA, COM---- Warga masyarakat di pedalaman di Luwu Utara dan Luwu Timur harus menempuh jarak 500 kilometer dengan waktu tempuh 10-12 jam melalui jalur darat yang rawan longsor untuk mendapatkan pelayanan dan koordinasi administratif tingkat provinsi di Makassar. Kondisi ini bukan hanya tidak efisien, tetapi juga bentuk ketimpangan akses masyarakat terhadap negara.

Potret realitas itu menjadi salahsatu dasar yang membuat warga di pelosok tanah Luwu bersurat kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk menegaskan aspirasi mereka perihal pemekaran wilayah Provinsi “Luwu Raya”.

Dalam surat terbuka itu, aspirasi warga desa Rampi mewakili suara dari tana Luwu—sebuah wilayah yang bukan hanya sekadar administrasi, melainkan akar sejarah peradaban di Sulawesi Selatan—yang ingin menyampaikan nalar logis dan aspirasi luhur masyarakat mengenai pembentukan Provinsi “Luwu Raya”.

Menurut mereka, setidaknya ada tiga alasan fundamental mengapa moratorium pemekaran wilayah sudah selayaknya ditinjau ulang khusus untuk Luwu Raya.

Pertama, keadilan jarak dan pelayanan publik (Span of Control). Dimana rakyat di Luwu Timur dan Luwu Utara harus menempuh jarak yang jauh dengan waktu tempuh lama bila mengurus administrasi ke Makassar, atau untuk mendapatkan pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. 

Kedua, kemandirian fiskal dan sumbangsih nasional. Luwu Raya tidak datang dengan tangan hampa. Dengan keberadaan industri nikel strategis di Luwu Timur, lumbung pangan di Luwu Utara dan Luwu, serta pusat jasa di Kota Palopo, wilayah ini adalah donor besar bagi ekonomi nasional. 

“Kami memiliki kapasitas fiskal yang jauh melampaui rata-rata provinsi yang dimekarkan sebelumnya. Kami siap mandiri tanpa membebani APBN secara berlebihan,” kata mereka dalam surat tersebut.

Ketiga, penyangga strategis Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam visi Indonesia Sentris, Luwu Raya adalah mitra strategis IKN di seberang selat. Dengan kekayaan sumber daya alam dan letak geografis di Teluk Bone, Luwu Raya siap menjadi hub logistik, penyedia material pembangunan, dan lumbung pangan bagi Ibu Kota baru. 

“Dengan menjadikan Luwu Raya sebagai provinsi akan mempercepat kesiapan infrastruktur kami dalam mendukung agenda besar nasional tersebut,” tulis warga beralasan. 

Bagi warga desa Rampi di pelosok Luwu Utara, pemekaran ini adalah hutang sejarah sekaligus mandat masa depan. Mereka tidak meminta pemisahan karena perbedaan, melainkan menuntut pemekaran demi percepatan kesejahteraan. Namun memohon agar pemerintah pusat melihat “Luwu Raya” sebagai aset strategis yang akan jauh lebih berdaya guna jika dikelola secara mandiri sebagai provinsi.

“Besar harapan kami agar aspirasi ini menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan penataan wilayah nasional. (***)

Nama

Komentar

Berita Serupa yang Mungkin Anda Suka

Berita Terbaru